3-Jul-2024
Indonesia AIDS Coalition
Indonesia for Global Justice (IGJ) dan Indonesia AIDS Coalition (IAC) mengkritik I-EU CEPA yang telah membajak hak-hak demokrasi sembari mengabaikan dampak dari perundingan bagi masyarakat. Hal ini disebabkan perundingan I-EU CEPA diselenggarakan tanpa mendengar aspirasi publik, dan tidak memberikan ruang bagi partisipasi yang bermakna dari kelompok masyarakat sipil.
13-Des-2023
Indonesia for Global Justice
Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Ekonomi (MKE) mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghentikan perundingan perdagangan bebas dengan Uni Eropa. dengan berpegangan pada prinsip- prinsip utama dalam kerjasama Internasional sesuai dengan Konstitusi.
17-Jul-2023
Indonesia for Global Justice
Masyarakat sipil Indonesia menggelar aksi untuk mendesak Komisi Eropa dan Pemerintah Indonesia agar segera menghentikan perundingan Indonesia-EU CEPA karena dalam bentuknya yang sekarang ini mengancam perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat Indonesia.
6-Jun-2023
CNBC Indonesia
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) terang-terangan sebut menjalin kerja sama dengan Uni Eropa (UE) belakangan ini menyulitkan. Karena itu, dia mengaku tengah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tingkah UE tersebut.
16-Jun-2022
Bisnis Bandung
Kemandirian bangsa dalam pergaulan global tergadai demi menghasilkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Perlindungan kepada rakyat menjadi kebijakan yang haram untuk diterapkan di masing-masing negara anggota.
14-Des-2021
CNN Indonesia
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memastikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) bakal berlaku 1 Januari 2022.
15-Okt-2021
Indonesia for Global Justice
Koalisi masyarakat sipil untuk Keadilan Ekonomi (Koalisi MKE) mendesak kepada DPR RI dan Pemerintah untuk tidak meratifikasi Perjanjian RCEP sebelum melakukan kajian analisis dampak perjanjian RCEP secara komprehensif.
24-Feb-2021
Indonesia for Global Justice
Masyarakat sipil untuk Keadilan Ekonomi terus mengingatkan Pemerintah dan DPR untuk secara hati-hati mengikatkan komitmen Indonesia di berbagai perjanjian pasar bebas yang memiliki konsekuensi hukum dan inkonsistensi terhadap Konstitusi Indonesia.